Fenomena Pergantian Pimpinan Daerah, Inspirasi sang Doktor Hadirnya JFU Analis Kebijakan di Jeneponto

JENEPONTO, SULSEL - Berjumpa Sang Doktor setelah beliau menyampaikan pidato akhir masa jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) di halaman Apel kantor Bupati Jeneponto pada Senin kemarin. 

Dihadapan seluruh pejabat dan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Kabupaten Jeneponto yang dikemas dalam apel Besar Gabungan, Syafruddin Nurdin atau lebih dikenal sang Doktor ini menyampaikan ucapan pamit dari jabatannya selaku Sekda.

Baca juga: Lelang Jabatan Terbuka Eselon II Pemprov Sulsel Mulai Dibuka

"Tadi saya pamit karena tidak lama lagi saya beralih dari jabatan sekda ke Jabatan Fungsional Utama ( JFU) sebagai Analis kebijakan di daerah, " ucap sang Doktor kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (09/12/2021).

Ditanya apa memotivasi beliau sampai menjadi pejabat Fungsional, dengan rileks beliau menuturkan bahwa peralihan jabatan ini menambah masa kepensiunannya.

Baca juga: Ini Kalimat Khusus Bupati Bantaeng Saat Pengambilan Sumpah 9 Kades Terpilih Periode 2021-2027

"Ia peralihan jabatan ini tentu menambah pensiun saya menjadi 65 tahun, " tuturnya. 

Lanjut sang Doktor jelaskan Fenomena Pergantian Pimpinan Daerah yang harus disikapi dengan baik yakni pergantian Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Silaturahmi Forkopimda dan Bupati Walikota, Plt Gubernur Target Habiskan Stok Vaksin Dalam Sepekan

"Kita tahu bahwa regulasi administratif memberi ruang yang luas kepada siapapun, bisa menjadi Bupati dan Wabup, " katanya.

Tidak hanya birokrat, akan tetapi juga profesi lainnya bisa politisi, pedagang dan lain lain. 

Baca juga: Sekprov Sulsel Buka Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Menurut dia, dibeberapa daerah ada Bupati dan Wabup yang tidak paham pemerintahan karena berasal dari latar belakang yang bukan birokrat tulent, bisa dibayangkan bagaimana rumitnya seorang pengambil kebijakan yang harus menjaga sinkronisasi pusat, provinsi dan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan regulasi kalau tidak paham tentang adab dan tata kelola pemerintahan.

Kalau tohnya ada fase untuk belajar dan menyesuaikan diri, tutur sang Doktor, itu berarti periode pemerintahan bisa jadi tdk efektif, ada sekda yang berlatar belakang mumpuni dari sisi birokrasi yang bisa jadi pendamping.

Baca juga: Kadis Kominfo SP Sulsel: Pemberlakuan ASO Tandai  Digitalisasi Penyiaran Secara Nasional

Namun, itu tidak cukup. Seban, ada keterbatasan kewenangan kata kalau Bupati dan Wabup punya mau dan marah dikampungnya. Jika demikian hanya Tuhan yang maha tahu apa yang akan terjadi.

Olehnya itu, lanjut yang akrab disapa dr. Chapa ini dibutuhkan sebuah instrument dalam pemerintahan yang paham birokrasi tapi tidak punya beban dalam posisi keselamatan dan dlm jabatan yang bisa memberikan telaah kepimpinan untuk membuat keputusan mengenai kebijakan yang lege arts.

Baginya, terpetiklah ide untuk menggagas sebuah Jabatan Fungsional Utama (JFU) dalam bidang analis kebijakan yang ditempatkan di daerah.

Dia berpendapat bahwa idea ini tidak mudah sebab belum ada yang bisa dicontohi karena ini barang baru dan belum ada di kab kota lainnya. Terkecuali Kota Bogor.

"Kami bentuk Tim dan mencoba menterjemahkan pikiran ini dalam sebuah narasi yang menjadi konsep pertimbangan ke pusat, LAN pusat sebagai lembaga pendamping tertarik dengan idea ini sebagai sebuah exercise di daerah, " imbuh sang Doktor. 

Baca juga: Rapat Evaluasi Kinerja Pokja PPS, Sekprov Sulsel Tekankan 13 Poin Penting

Pendek cerita, advokasi berhasil meyakinkan lembaga lain, selain LAN Pusat yakni Menpan, BKN pusat, Mensesneg sampai terbitnya SK President dan mengangkat Dr.dr. H. Syafruddin Nurdin sebagai Pejabat dalam JFU Analis Kebijakan yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Tentunya jabatan barunya ini, melekat pada bagian di Sekretariat Daerah dengan nilai Jabatan setingkat pejabat eselon Ii. 

"Hasil ini, saya dapat tentunya setelah berproses, saya lulus administrasi yang ketat, " katanya. 

salah satu syaratnya sebut dia, bahwa harus berpangkat IV D dengan tingkat pendidikan S3 ( Doktor) dan mampu memperlihatkan bukti fisik telaah kebijakan yang pernah dibuat selama menjadi pejabat dan memberikan bukti capaian hasil.

Tak hanya itu, sang Doktor pun mengaku diuji, baik secara langsung maupun ujian tertulis begitu juga dengan presentasi Visi Misi.

Baca juga: Tingkatkan Peran TPKAD, Walikota Makassar Ikuti Rakornas

"Tugas kami sekarang ada dimana mana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, " sebutnya. 

Ditanya lagi, bagaimana ketika seandainya Bupati, Wabup dan Sekda tidak manfaatkan sang Doktor. Dengan rileks sang Doktor menjawab inilah kebodohan pimpinan yang sulit dimaafkan dan kalau tidak digunakan telaah yang dibuatnya akan menjadi second opinium atas sikap mereka dan bisa jadi dokument, ini bahan provokasi kira kira begitu.

Kabarnya bapak tidak mendapat fasilitas dari Pemda seperti ruang kerja yang memadai dan tidak punya kendaraan dinas untuk kelapangan sambil berjalan.

sang Doktor secara santai lagi menjawab ini sebuah tempaan yang memperkuat jati diiri dalam kematangan hidup untuk menatap Jeneponto 2024 pesan Moral  beliau dalam bahasa Makassar " SAILEI BOKONU, " pungkasnya.

Penulis: Syamsir

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Editor: Cq