Pemkab Jeneponto Komitmen Turunkan Stunting

JENEPONTO, - Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto membuka secara resmi Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Jeneponto, bertempat di Ruang Pola Panrangnuanta, Rabu (29/3/2023). 

Rembuk Stunting ini dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Muh Arifin Nur selaku yang mewakili Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar.

Baca juga: Hari Jadi 416 Tahun Selayar, Plt Gubernur Sulsel Beri Bantuan Keuangan Rp 10 Miliar

Sekda Muh. Arifin Nur mengatakan, rembuk stunting ini dilakukan sebagai langkah penting pemerintah Kabupaten/kota untuk mendapatkan komitmen penurunan stunting yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Forkopimda Kabupaten Jeneponto dan Kepala OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Baca juga: Ratusan Ribu Peserta Siap Sukseskan Grand Opening Muktamar IV Wahdah Islamiyah! Yuk Gabung

"Jadi kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rembuk oleh desa/kelurahan di Kabupaten Jeneponto beberapa waktu sebelumnya, " katanya. 

Arifin Nur menjelaskan, bahwa Pemkab Jeneponto secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak.

Baca juga: Berkolaborasi Dengan Komunitas Se-Kota Makassar, Yayasan Yatim Mandiri Sulsel Gelar Seminar Kepahlawanan

"Kami berharap dalam pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi di semua lintas sektor ini dapat menurunkan prevalensi stunting, sehingga masyarakat Jeneponto lebih sehat dan sejahtera, ” ucap Arifin menuturkan harapannya.

Kata dia, hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan ini akan diterima dari OPD penanggung jawab layanan di Kabupaten Jeneponto, dengan hasil berupa perencanaan partisipatif masyarakat yang akan dilaksanakan melalui Musrenbang Kecamatan dan Desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.

Baca juga: Tebar Baik Ala PD Pemuda Muhammadiyah Bantaeng

Selain itu, tutur dia, salah satu upaya intervensi untuk menurunkan stunting adalah terkait jaminan kesehatan di Kabupaten Jeneponto. Untuk itu Pemkab Jeneponto terus berupaya dalam meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Oleh karena itu, Pemkab Jeneponto akan terus memanfaatkan mendapatkan akses yang lebih mudah dan berkualitas dalam upaya pelayanan di fasilitas kesehatan.

Baca juga: GenBI UINAM Gelar Gebyar "The Rise of Millenials: Creative, Innovative, and Productive in Works

Menurutnya, terkait permasalahan di lokus desa, hasil rembuk stunting dilanjutkan juga dengan pembahasan secara terarah oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jeneponto, sehingga diperoleh rekomendasi kabupaten sebagai acuan kebijakan stunting di Jeneponto.

Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto Hj. Syusanti Mansur selaku Narasumber, Kepala Bappeda, Alfian Afandy Syam dan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jeneponto Hj. Isnawati.

Selain itu turut hadir juga, Asisten I Pemkab Jeneponto Mustakbirin, sejumlah pimpinan OPD, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Taufik, para Kepala Puskesmas Se-kabupaten Jeneponto, para Camat, para Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Sri Arliah serta Tim Satgas Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Jeneponto Irwan. 

Penulis: Syamsir